Aku Bukan Yusuf

 

 

yusuf
Ilustrasi ketika Nabi Yusuf a.s dilemparkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya (Sumber Gambar: disini

 

 

Sedari kecil, aku senang sekali pada orang-orang yang bertutur kisah atau tulisan-tulisan yang bercerita. Apalagi ketika riwayat para pejuang didendangkan macam irama ‘Ney’ yang meluluhkan hati, aku seperti dibangunkan dari tidur panjang.

Yusuf putra Ya’qub—kedamaian bagi mereka—namanya. Kata orang, dialah Nabi yang dikaruniai kemampuan untuk memahami arti dari bunga tidur. Barangkali kau sudah tahu hal itu. Manakala matahari, bulan, dan sebelas bintang bersujud padanya, justru itulah gerbang pembuka baginya untuk melalui asam-garam kehidupan.

Benar pula bahwa setiap Nabi adalah pejuang. Ia tidak ditumbuhkan dalam kenyamanan. Seperti Yusuf yang diperdaya oleh saudara-saudaranya, sampai-sampai ia tersingkir dan tersungkur ke dalam sumur. Ia pasrah menyalakan gelap dengan terang iman, sembari berdoa agar ia dikuatkan Tuhan.

Hingga pada waktunya tiba, serombongan kafilah dagang menjualnya ke Istana. Yusuf pun selamat. Anak tangga ujian selanjutnya jauh lebih sukar ditawar. Benar saja, kini, justru wajah rupawannya sendiri yang jadi sebab segala prahara. Zulaikha, istri Raja, merayunya bermain api asmara. Yusuf juga manusia, lagi muda. Tapi indahnya, sekali lagi iman yang bersemayam dalam dirinya jauh lebih kokoh dibanding bangunan Istana yang megah itu. Yusuf berlari menghindar sehingga bajunya terkoyak. Dan, penjara telah setia menantinya.

Aku bukan Yusuf, tapi aku belajar padanya. Ia berani menghadapi orang-orang yang dengki dan ia tahu satu-satunya cara membuat mereka menginsafi diri adalah dengan memberikan teladan kesabaran. Mengalah untuk membuktikan.

Aku bukan Yusuf, tapi aku belajar padanya. Ia yang mengajarkanku bahwa tampang rupawan bukanlah komoditas jual-beli seperti jamaknya manusia hari ini. Tampilan fisik bukan pujaan, melainkan seharusnya kecerdasan sikap dan ketangguhan iman jadi capaian.

Aku bukan Yusuf, tapi aku belajar padanya. Ia yang gagah menegakkan keadilan sekalipun ia sedang bermesra dengan jeruji besi. Fitnah telah dibersihkan. Orang-orang yang dizalimi, lalu ia bela agar segera merdeka. Raja dan para pembesar akhirnya sadar, ada yang salah dengan mereka.

Aku bukan Yusuf, tapi aku belajar padanya, untuk mampu mengeja mimpiku sendiri di kala terjaga. Mewujudkannya dengan selalu melibatkan Allah dalam setiap perjalanan.

Aku percaya, kisah-kisah Nabi seharusnya jadi spirit perjuangan bukan pelengkap pajangan.

R.B

Bandung, 8 Januari 2017

Iklan

Bandung Membendung Segala

gambar

Aa Gym dan Ridwan Kamil

(Sumber: Tribun News)

Baru saja saya menengok rekaman kajian kamisan yang biasanya rutin diadakan di Masjid Daarut Tauhid (yang lebih populer dikenal sebagai DT). Siapa yang tak kenal DT plus ketokohan Aa Gym yang mendunia itu? Bahkan seorang jurnalis AS pernah menyebut Aa dengan sebutan “Stephen Covey” nya Indonesia.

Sejak awal kemunculannya, Aa berjaya memikat sesiapa saja yang mendengarnya bernasihat. Bahasannya tak rumit, pesan akhlak dibungkus dengan rumus-rumus, dan lengkap pula sampai mudah diingat sebab aksen Sunda yang begitu kuat dan khas. Aa dengan gaya dakwah dan varian gerakannya muncul sebagai warna lain geliat Islami di Indonesia pada dekade 90-an. Al-Hikam, kitab klasik tentang tasawuf karangan Al-Imam Ibnu ‘Athaillah As-Sakandari yang melegenda di pesantren-pesantren salaf itu, hadir ke ruang publik dengan suasana yang jauh lebih akrab di telinga umat. Tak sedikit pula para kyai atau santri yang menganggap kajian Al-Hikam a-la Aa Gym terlihat jauh dari metode mapan di pesantren. Tapi, sepertinya umat tak melihat itu.

Umat Muslim, terutama sekali yang hidup di tengah hiruk-pikuk ritme perkotaan yang serbacepat dan melelahkan lebih cenderung menyukai hal-hal yang serbapraktis. Aa menangkap kebutuhan umat dengan dakwah manajemen qolbu yang sederhana; dan kompatibel dengan Muslim kota yang kering nasihat dan kehabisan waktu buat memeras proses belajar agama. Saya belum tahu dan tak bisa memastikan bagaimana akseptabilitas dakwah Aa di kawasan rural dan konsentrasi Muslim perdesaan. Itu soal lain selanjutnya.

Dalam tayangan kali ini, Aa sedang menerima tamu yang “memuridkan diri” padanya, yang tak lain ialah Ridwan Kamil; Pak Wali yang tumbuh besar di tengah-tengah ekspresi anak muda muslim kota Bandung 80 s.d 90-an. Kota Bandung saat itu gandrung dengan kajian-kajian Islam yang tematis, segar, dan tak jarang berani menjadi oposisi dalam pemikiran terhadap pemerintah Orba waktu itu. Sejalan beriringan, barang kali begitu pula kondisi keumatan di kota-kota besar. Umat Muslim sedang menemukan ruang kemerdekaannya di negeri sendiri.

Dan Bandung menjadi laboratorium yang cukup sehat. Bandung menjadi ladang untuk menyemai benih-benih pemikiran-pemikiran Islam yang majemuk. Bandung yang saya tahu tak hanya identik dengan DT. Ia adalah rumah bagi lahirnya gerakan pemuda Muslim di lorong-lorong Salman. Ia adalah pohon yang rindang bagi kajian lintas gerakan para Kyai di pinggiran kota, para mubaligh di masjid-masjid besar, para pecinta ahlul bait, para pengkaji sunnah, para pengasas khilafah, dan bahkan para penerus cita-cita Kartosoewirjo. Bandung membendung segala aliran sungai pergerakan dengan sedikit saja menimbulkan gesekan di permukaan. Bandung membuktikan, bahwa tipikal orang di tanah Sunda begitu ramah dan terbuka bagi hadirnya sesuatu yang baru.

Lewat tulisan ini, saya mencoba membedah sekaligus bercermin. Aa Gym dan Ridwan Kamil adalah wajah umat Muslim kota. Mereka populer dan diikuti berjuta jamaah. Dua insan yang mewakili praktik ber-Islam generasi terpelajar dan tokoh populis yang hari-hari ini sedang menjadi selera khalayak. Saya jadi ingat perkataan Ulil Abshar, bahwa “populisme tokoh tetap saja cermin dari elitisme itu sendiri. Menjadi elite tak selamanya bermakna negatif, sebab saya dan kalian, para mahasiswa, adalah elite-elite juga”

Pertanyannya kemudian:
1. setelah populisme memengaruhi kita untuk melakukan perbaikan kualitas diri, selanjutnya bagaimana ia memperbaiki kualitas kolektif?; dan

2. kapankah juga populisme dijenuhi orang-orang?

R.B
23 November 2016,
warga Bandung dekade 2000-an.

“Bergeraklah terus, umat.”

N.B:

Rekaman Kajian DT Aa Gym & RK

Fatih dan Keseharian Kita

Begini,

saya iri. Benar-benar iri sewaktu lihat gambar-gambar, potongan video, dan segunung tagar soal ketibaan Al-Ustadz Fatih Seferagic yang nggantengnya itu janganlah dibanding-bandingkan dengan saya, nanti kutjiwa. Iri saya semoga bukan suatu hal yang tercela, sebab saya sendiri masih kudu belajar lebih serius soal hapal-menghapal ayat Suci, lebih-lebih mengamalkannya.

Sekilas, saya tengok bro Fatih itu dikerumuni lautan akhwat yang nampak berseri-cerah wajahnya, sambil memotret blass pakai blitz yang menyorot ibarat lampu panggung di konser One-D. Belum lagi para pemuda harapan bangsa, ya seperti saya itu; yang kumisan dan jenggotan tipis, juga gak kalah berbinar-binar matanya menyaksikan Idola Baru Masa Kini hadir melawat ke tanah air. Kalaulah bukan sebagai kalimat tanya pengganti sirik, apa yang kurang dari seorang Fatih? Kasep, jangkung, putih, hapal Quran, dan bacaannya sedap didengar. Lengkap, bukan?

“Idamanku”
“Subhanallah Imamku.. *lope*”
“Uunnccch. Liat deh shay @jsksmsnsmyxx16”

Begitu kira-kira komentar para gadis di jagat maya. Kalau komentar para jejaka, saya belum sempat stalking 😀

Luar biasa! Masyarakat kita akhir-akhir ini senang sekali berkerumun. Beberapa ratus jam yang lalu, akar rumput umat berduyun-duyun turun ke Jakarta menghampiri “doi” yang sama-sama dibenci. Tapi hari ini, tak sedikit muslim-muslimah yang juga turun ke masjid-masjid atau ruang seminar untuk mendekati “dia” yang sama-sama dicintai. Manusia memang makhluk yang paradoks. Seperti kata Heidegger, “yang ada” hanya pantulan dari realitas “yang ada” lainnya. Itulah sebab eksistensi keseharian manusia selalu dibongkar pasang mencari bentuk utuh dan final.

Mencintai dan membenci. Barang kali dua kata kerja itu adalah cara manusia untuk mengisi “kesuntukan” hidup yang hari-harinya penuh warna (atau masalah??!).

Buat saya, kehadiran bro Fatih di tengah-tengah umat, dengan judul tournya “Heaven on Earth” yang menyegarkan itu sebagai penghibur disaat kita (warga kota) bingung untuk kabur dari kemacetan, banjir, deadline kerja, bimbingan skripsi, galau jodoh, jadwal hujan, dan segunung hal yang perlu disenyumi lainnya. Ketika hati yang kering dan hampir mati ini terhibur, bukankah ia akan lagi basah dan bangun? Apalagi bacaan merdu Al-Quran yang begitu menyayat hati dibanding suara Abah membaca tarhim subuh yang kadang-kadang kita abaikan itu. Mudah-mudahan, nanti, ba’da Fatih mulang ke Amarikah lagi, kita-kita di sini tetap tak berkurang ketakjuban pada kalam Tuhan. Kalau sampe byaaar malas-malasan lagi ke Qur’an (membaca-menginsafi-memahami-mengamalkan) mungkin rukun iman keempat itu harus diganti jadi Iman kepada Fatih saja, jangan ke kitab-kitab suci.

Benar apa dawuh kyai,
“Mencintai dan membenci itu ala kadarnya saja, selain kepada Gusti Allah. Dia Maha Kuasa membolak-balik hati”

Akhir kata,
saya cukupkan dulu hasil riset dan ke-kepo-an yang ala kadarnya ini.

*otw numbuhin jambang*

Antapani, 13 November 2016/ 13 Shafar 1438 H

Perubahan Sosial Melampaui Zaman

Petani di Paraguay
Potret masyarakat desa di Paraguay

“The meaning of development like a bubble. Keeps changing and depends upon

perspective, time and space..

(Arti pembangunan itu seperti gelembung. Terus berubah dan tergantung terhadap sudut pandang, waktu, dan ruang)

– Devi Prasad Subedi

 

            Masyarakat dapat diartikan sebagai sebuah kesatuan kelompok individu yang memiliki suatu tata aturan yang disepakati bersama. Di dalam kehidupan masyarakat, menjadi sebuah kepastian bahwa akan terdapat gejala-gejala baru yang terjadi pada setiap kurun waktu. Gejala tersebut mengarah kepada adanya perbedaan keadaan masyarakat dari satu keadaan kepada keadaan lainnya, baik itu bermakna positif maupun negatif. Perbedaan kondisi pada masyarakat dimaknai sebagai sebuah perubahan. Seperti yang diungkapkan Rosana (2011) yang menyebutkan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat merupakan hal yang normal, yang menjalar untuk menemukan hal-hal baru yang berbeda dari kondisi sebelumnya.

            Gejala-gejala perubahan kemudian diamati, dikaji, dan diteliti oleh para ilmuwan sosial dengan memperlihatkan adanya pola perubahan yang tampak. Misalnya, kemajuan teknologi di dunia saat ini secara sporadis membuat tatanan masyarakat perlahan-lahan mengalami penyesuaian. Adanya perubahan mekanisme kerja dari tenaga manusia an sich menuju penyederhanaan kerja dengan bantuan teknologi, dengan cepat sampai pada adanya perubahan pada pola sikap dan pola hidup sehari-hari dari manusia. Perubahan ini diamati sebagai salah satu bentuk perubahan sosial yang terus menerus terjadi di dalam kehidupan manusia. Perubahan sosial tidak pula dapat didefinisikan secara sederhana dengan perspektif tunggal. Sebab, sepanjang perubahan sosial itu diteliti terus menerus, terdapat beragam cara pandang yang dipergunakan. Misalnya, dalam Suwarsono (2013) disebutkan terdapat setidaknya tiga perspektif, di antaranya perspektif modernisasi, perspektif dependensi, dan perspektif sistem dunia. Ketiganya sama-sama memiliki kajian tertentu yang spesifik dan sangat terbuka untuk mendapatkan koreksi maupun kritik ilmiah melalui perspektif lain.

Lanjutkan membaca “Perubahan Sosial Melampaui Zaman”

Kebijakan Kerjasama Regional Pemerintah Orde Baru Pasca-Konfrontasi Indonesia-Malaysia: Studi Kasus Pembentukan ASEAN Tahun 1967

 

 

Penandatanganan Deklarasi Pembentukan ASEAN di Bangkok, Thailand tanggal 8 Agustus 1967.
Penandatanganan Deklarasi Pembentukan ASEAN di Bangkok, Thailand tanggal 8 Agustus 1967. (Dokumen Pribadi Penulis dari Arsip Cetak)

oleh

Rizal B. Rahman

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran

Pendahuluan

Indonesia telah melewati berbagai momentum sejarah sejak kemerdekaan diproklamasikan pada tahun 1945. Sebagai sebuah negara-bangsa (nation state), Indonesia tidak lepas dari sekian banyak kemungkinan untuk menuju keruntuhan apabila dinamika politik dan sosial—setidaknya sampai tahun 1965—tidak bisa dikendalikan secara baik, terutama oleh Pemerintah yang sedang berkuasa. Soekarno telah didaulat menjadi Presiden sekaligus Panglima Tertinggi ABRI yang berkuasa menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan memegang kendali terhadap kelangsungan kehidupan bernegara. Secara garis besar, realitas kepemimpinan Soekarno dipenuhi dengan konsepsi yang luhung mengenai jargon revolusioner tentang kebesaran bangsa dan wacana-wacana besar perlunya Indonesia menempatkan diri dalam pergaulan internasional secara aktif.

Soekarno memimpin sebuah negara yang sedang berada dalam kondisi menuju perdamaian setelah Perang Dunia ke-II dan dengan cepat berubah kepada era Perang Dingin; sebuah panggung kontestasi dua kekuatan blok adikuasa yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Indonesia tidak dibentuk untuk menekan (atau bahkan menindas) negara-negara lain melainkan mengusahakan amanat pembukaan UUD 1945 untuk ikut terlibat dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kepemimpinan Soekarno sendiri diuji mengenai konsistensinya atas konstitusi, ketika dalam beberapa kebijakan yang dikeluarkan mengarah kepada terbentuknya aliansi-aliansi baru. Indonesia dipandang perlu mengusahakan gabungan negara-negara di luar blok adikuasa yang disebut Gerakan Non-Blok (GNB) sebagai lawan balik terhadap hegemoni satu negara terhadap negara lain. Pada akhirnya, Indonesia sendiri diarahkan oleh Soekarno mendekat pada Blok Timur atas dukungan politik yang tidak kalah kuat melalui pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI).

Miriam Budiardjo (2008: 67) menggambarkan pengaruh sebagai instrumen yang kadang-kadang mengandung unsur psikologis dan menyentuh hati antara pemberi pengaruh dan pihak yang dipengaruhi. Kedekatan Soekarno dengan PKI pada dekade kedua kekuasaannya, dilihat sebagai manuver politik yang terlalu saling memengaruhi antara keduanya. Alih-alih menjalankan Demokrasi Terpimpin yang diamanatkan pada tahun 1959, kebijakan yang diambil oleh pemimpin negara kerap kali tidak memperhatikan kenyataan di dalam negeri terutama persoalan kesejahteraan dan kondisi perekonomian. Kondisi serupa terjadi pula dalam pemerintahan Malaysia, ketika komunisme dan segala derivatnya dijadikan musuh bersama (common enemy) oleh Pemerintah yang dapat mengganggu kestabilan negara. Puncak permusuhan terhadap komunisme terlihat pada aksi konfrontasi yang dilancarkan Indonesia—atas dukungan penuh PKI.

Dari kenyataan yang ada, Indonesia tidak mungkin lagi menutup pintu kerja sama dengan negara lain. Kesepahaman menjadi perlu dilakukan mengingat bahwa perselisahan antarnegara telah menguras banyak sumber daya dengan mengabaikan pemenuhan kesejahteraan dalam negeri. Signifikansi hal tersebut dapat dilihat dari gagasan geopolitik maupun pendekatan geokultural[1] melalui kesamaan dan kesepahaman kebudayaan antara Indonesia dengan Malaysia.

Lahirnya Orde Baru: Perubahan Arah Kebijakan Negara

Dalam studi pemerintahan, kebijakan dijadikan sebagai instrumen yang digunakan untuk menguji hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah dalam kerangka pemenuhan kebutuhan masing-masing pihak. Kebijakan diformulasikan melalui serangkaian tahapan-tahapan. Menurut David E. Apter (1985: 420) kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah dengan kuat didorong oleh sistem sosial yang berlaku di suatu negara. Sikap dan perilaku masyarakat secara umum memengaruhi terbentuknya budaya politik yang mapan (established) di dalam sistem sosialnya.

Hal yang sama berlaku dalam garis kebijakan pada aras negara. Konfigurasi budaya politik masyarakat di suatu negara akan sejalan dengan pola tindakan yang kemudian akan dilakukan oleh Pemerintah. Seperti diungkapkan Lane yang dikutip Paletz & Lipinski (1994: 2)

              “Political culture consists of widely shared, fundamental beliefs that have political consequences. Political culture shapes how individuals and the society act and rect politically. It determines the types of governmental institutions, how much authority is vested in the government, who is given authority and power in the society and government, who is allowed to participate in decision-making, and various other elements which relate to the interactions of the people with their leaders.

                                                                                                

(Budaya politik tersebar secara luas dengan pemahaman mendasar yang memiliki akibat-akibat politik. Budaya politik membentuk bagaimana individu dan masyarakat bertindak dan merespon secara politis. Hal tersebut menentukan jenis-jenis institusi pemerintahan, bagaimana kewenangan ditetapkan di dalam pemerintahan dan kekuasaan di dalam masyarakat dan pemerintahan, tentang siapa saja yang diperbolehkan ikut serta dalam pengambilan keputusan, dan beragam elemen lainnya yang berhubungan terhadap interaksi antara rakyat dan pemimpin-pemimpin mereka)

Kewenangan (authorities) dilihat oleh Lane sebagai sesuatu yang perlu diatur pengelolaannya. Dalam pengambilan kebijakan, tidak dapat begitu saja semua pihak diberikan tempat untuk merumuskan hingga menyepakati kebijakan melainkan diatur sedemikian rupa melalui penetapan kewenangan-kewenangan. Institusi pemerintahan—sebagai representasi negara—memainkan peranan sentral untuk mengelola kewenangan—dan kekuasaan secara an sich—dengan memperhatikan budaya politik yang terdifusi secara luas di dalam sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Naiknya rezim Orde Baru di penghujung tahun 1960-an menjadi momentum politik yang sarat dengan perubahan-perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Transisi kepemimpinan nasional dari Soekarno kepada Soeharto yang didominasi corak kekuatan militer, memulai babak baru pemerintahan Indonesia. Pergantian kekuasaan pada masa itu merupakan puncak akumulasi ketidakpastian politik dan dinamika pemerintahan yang tidak terkendali baik di dalam maupun di luar lingkaran institusi pemerintahan. Keinginan-keinginan untuk mengadakan perbaikan yang lebih jelas mengenai perbaikan perekonomian nasional dan stabilitas dalam negeri diterjemahkan oleh pemerintah Orde Baru sebagai garis besar pembangunan negara. Budaya politik parokial—seperti kuatnya pengaruh tokoh nasional dan gaya komando Soekarno—dalam pemerintahan digeser menuju arah budaya politik subjektif ditambah pola developmentalisme-terpusat yang dipengaruhi karakter kepemimpinan Soeharto yang cenderung pragmatis (Yazid, 20…:12).

Kesadaran Regional antara Pemerintah RI dan Malaysia

Raymond Boudon menggambarkan bahwa perubahan sosio-politik didahului oleh dua sebab, yaitu adanya konflik kepentingan di dalam negeri dan lahirnya gagasan atau nilai-nilai baru. Dalam mengurai hubungan kerjasama antara Pemerintah RI dan Malaysia setelah konfrontasi diakhiri oleh kesepakatan damai, munculnya nilai-nilai baru di antara kedua negara menjadi faktor penting yang dapat menentukan arah kerjasama.

Kerjasama antara Pemerintah RI dan Malaysia bercorak kesepahaman yang begitu erat karena berbagai kedekatan kultural yang dimiliki oleh kedua negara. Cairnya suasana tersebut diawali melalui kesadaran regional antara RI dan Malaysia sebagai dua negara berdaulat yang memiliki rekam sejarah yang juga memiliki kemiripan. Belum termasuk di antaranya, kesepahaman kultur seperti konsepsi Melayu dan bagian dari rumah besar Nusantara. Kesadaran regional tersebut menjadi poin kunci dalam membentuk regionalisme yang lebih mapan dengan melibatkan banyak kekuatan-kekuatan yang lebih baik di luar RI dan Malaysia.

Bahasa dan retorika tidak dapat dipisahkan dari proses kesadaran regional, terutama mengenai wacana regionalisme dan berbagai proses politik di mana berbagai definisi tentang regionalisme dan identitas regional terus didefiniskan kembali. Kesadaran regional mengantarkan pemahaman umum dan pengertian terhadap kegiatan politik yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat. (Nuraeni, 2010: 8). Pemerintah Orde Baru melancarkan “trilogi pembangunan” sebagai konsepsi besar menyelenggarakan pemerintahan—pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas nasional. Pemerintah Orde Baru merancang sebuah kondisi negara yang aman, tertib, dan terkendali secara massif untuk mendukung proses pembangunan tanpa dicederai oleh ketidakpastian kehidupan sosial-politik—terutama dalam permasalahan keamanan dalam negeri.

Stabilitas dalam negeri tidak akan terwujud tanpa terbentuknya kesadaran atas stabilitas kawasan, setidaknya dengan keterlibatan negara-negara terdekat. Kesepahaman pasca-konfrontasi terutama dijajaki bersama Malaysia, seperti yang digambarkan Nuraeni,

Kesadaran regional—persepsi bersama tentang rasa memiliki pada suatu komunitas tertentu dengan faktor internal sebagai pengikat—sering didefinisikan dalam kerangka kesamaan budaya, sejarah, atau tradisi agama. Kesadaran regional juga sering didefinisikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ‘others (hal atau pihak lain yang berasal dari luar komunitas tersebut)’ yang sifatnya eksternal, terutama misalnya menyangkut masalah ancaman keamanan (Hurrel dalam Nuraeni dkk, 2010: 8-9).

Kesepahaman yang menjadi ruh dari kesadaran regional menjadi sangat berarti khususnya dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ancaman keamanan, baik di dalam negeri maupun kawasan. Ketika stabilitas terwujud, kehidupan pembangunan dan perekonomian di masing-masing negara dapat dengan mudah dikendalikan tanpa gangguan-gangguan yang berarti. Dalam masa itu, perselisihan, konflik, konfrontasi, atau istilah lain mengenai instabilitas negara dipandang tidak lagi relevan karena alasan kepentingan nasional yang lebih diutamakan.

Pembentukan ASEAN

Normalisasi hubungan antara RI dan Malaysia menjadi pemantik dalam kesadaran regional yang lebih luas di kawasan Asia-Tenggara. Perdamaian pasca-konfrontasi memperlihatkan banyak kelebihan dan keuntungan terhadap kedua negara melalui kerja sama dan muhibah kenegaraan. Pemerintah kedua negara telah menggeser corak budaya pemerintahan yang lebih erat dan kebijakan luar negeri yang cenderung pragmatis. Seperti diungkapkan Nuraeni,

“Regionalisme biasanya dikaitkan dengan pergerakan ‘beyond the state’ di mana kedaulatan suatu negara menjadi berkurang dan batas-batas negara tidak lagi menjadi hal yang penting, sehingga regionalisme pada akhirnya mengikis peran suatu negara. Padahal, kerjasama dan integrasi regional biasanya sangat tergantung pada coherence (dalam hal ini, coherence berarti kemantapan, kemapanan, dan kepercayaan diri suatu negara dalam melakukan suatu tindakan) dan vialibity (kelangsungan hidup) dari negara-negara dan struktur negara di dalam suatu kawasan tertentu” (hlm. 60)

Hilangnya batas-batas negara (borderless) dalam kesadaran regional seperti ASEAN tidak serta-merta mempengaruhi budaya pemerintahan pada masing-masing negara. Arah kebijakan menjadi urusan dalam negeri yang tidak dapat dicampuri negara-negara lain, melainkan dalam hubungan kesepahaman kawasan menitikberatkan pada keterlibatan Pemerintah masing-masing negara dalam mengupayakan stabilitas dan kerjasama yang saling menguntungkan. Salah satunya, meminimalisasi kemungkinan terjadinya konflik dan konfrontasi yang dapat menghambat terwujudnya cita-cita bersama.

Kebijakan kerjasama yang diinisasi Pemerintah RI dan Malaysia memperlihatkan bahwa pemerintahan sebuah negara tak dapat berjalan optimal dengan hambatan-hambatan keamanan dan stabilitas pada lingkungan—baik internal maupun eksternal—pemerintahan. Perubahan arah kebijakan tidak terlepas pula oleh pengaruh yang kuat dari kepemimpinan pemerintah. Dalam diskursus Indonesia di era Orde Baru, Soeharto mengantarkan terbentuknya corak kebijakan pemerintah yang menekankan stabilitas nasional sebagai landasan  membentuk kesepahaman atas stabilitas regional yang lebih luas. ASEAN terbentuk sebagai jawaban terhadap berakhirnya masa konflik dan konfrontasi negara-negaradi kawasan Asia Tenggara menuju ke arah kerjasama regional yang didasarkan pada kesepahaman dan kemiripan wilayah, sosial, dan budaya sehingga pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan optimal kepada rakyat.

Daftar Sumber

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.

S, Nuraeni, dkk. 2010. Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yazid, Mohd. Noor Mat. 2012 Malaysia-Indonesia Relations Before and After 1965: Impact on Bilateral and Regional Stability dalam. Kuala Lumpur

Paletz, David L. dan Daniel Lipinski. 1994. Political Culture and Political Communication. dalam International Journal of Working Paper Series. Barcelona.

Adriani, Nour M, dkk. 2015. Laporan Akhir PKM-PSH 2015.

[1] Mengenai gagasan geokultural dalam hal ini menitikberatkan pada konsep Melayu untuk mempersatukan antara negara bekas jajahan Hindia-Belanda dan bekas jajahan Inggris di Semenanjung Malaya, yang kemudian hari secara berturut-turut mendapatkan kemerdekaan menjadi negara baru, yaitu Indonesia dan Malaysia. Selengkapnya dapat dielaborasi dalam Nour Muhammad Adriani, 2015, hlm. 231.

Tulisan ini dipaparkan dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke-28 di Universitas Halu Oleo, Kendari, 7 Oktober 2015.

Dengan hormat, kepada seluruh pembaca yang akan mengutip tulisan saya, 
harap menuliskan sumber penulis dengan jelas agar tidak tergolong 
tindakan plagiasi. Mari saling menghargai! 🙂

Senjakala Pemilukada

Ilustrasi Membengkaknya Ongkos Politik Pemilukada
Ilustrasi Membengkaknya Ongkos Politik Pemilukada

Senjakala Pemilukada

oleh

Rizal Bagus Rahman

NPM. 170410130084

Juga rakyat bertanggungjawab tentang caranya menentukan nasibnya. Kalau rakyat tidak mempunyai keinsyafan politik, rasa tanggungjawab sangat kurang padanya”

(Mohammad Hatta, Demokrasi Kita)

            Pemerintahan daerah selalu menjadi bahasan menarik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Republik ini. Sebagai sebuah fakta yang tak terbantahkan bahwa wilayah negara tidak hanya soal Jakarta dan Pulau Jawa, melainkan terdiri dari pelbagai pulau baik besar maupun kecil yang tersebar dari Pulau We di Sabang hingga Kota Merauke di Papua. Kenyataan tersebut menjadi sebuah kebutuhan diadakannya pelimpahan kewenangan pusat kepada daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing.

Lanjutkan membaca “Senjakala Pemilukada”

Mengeja Soekarno Membaca Indonesia; Sebuah Sudut Pandang Kebangsaan

soekarno-ganyang-malaysia
Ir. Soekarno, Presiden RI yang pertama

Mengeja Soekarno Membaca Indonesia; Sebuah Sudut Pandang Kebangsaan

oleh

Rizal Bagus Rahman

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

surel: rizalbagus19@gmail.com

 

“Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatra, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar satu ‘nationale staat’ “

(Soekarno, Pidato dalam Sidang BPUPKI, 1 Juni 1945)

            Manakala membincang sosok Soekarno sangat sulit jika harus melepaskan memori tentang sepak-terjangnya dalam membidani terbentuknya negara-bangsa (nation-state) bernama Republik Indonesia. Dengan tidak bermaksud menafikan eksistensi para pendiri bangsa lainnya, kehadiran Soekarno jelas telah memberi warna yang dominan dalam perjalanan bangsa. Ia memiliki ‘anugerah’ tersendiri; seni memimpin, retorika, sekaligus karisma yang penuh wibawa pada waktu yang bersamaan. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Soekarno kemudian tampil dalam panggung kesadaran berbangsa yang dibalut simbol-simbol mesianisme[1] tradisional masyarakat Indonesia—khususnya di Jawa—sebagai Ratu Adil.

            Menjadi menarik untuk menggali lebih dalam bagaimana sebenarnya Soekarno bisa mendapatkan posisi yang sedemikian ‘agung’, meskipun tidak sedikit kritik yang tajam datang dari tokoh bangsa sezaman maupun para pemikir selanjutnya. Hal ini bisa dijawab jika melihat kehidupan Soekarno dalam dua babak besar, yaitu Soekarno muda dan Soekarno tua. Dua pembabakan ini, menurut hemat saya, memiliki relevansi sosio-politik yang tidak serta-merta berangkat dari kesimpulan, melainkan dari serangkaian fakta historis yang menunjukkan pribadi Soekarno sebagai seorang pemimpin, pemikir, dan politikus. Tiga karakteristik inilah yang menjadi tiga pendekatan yang berbeda untuk memahami sosok yang pernah menyandang gelar Presiden Seumur Hidup ini.

Lanjutkan membaca “Mengeja Soekarno Membaca Indonesia; Sebuah Sudut Pandang Kebangsaan”